Muara Enim, Pojoksumsel.com – Dalam rangka mendukung kemandirian warga binaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim membantu 3 unit mesin jahit typical kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Muara Enim.
Penyerahan bantuan tersebut langsung diserahkan Asisten II Pemkab Muara Enim, Riswandar, SH, MH mewakili Bupati Muara Enim yang diterima Kalapas II B Muara Enim, Herdianto, di Aula Lapas Muara Enim, Senin (31/01).
Dengan adanya bantuan mesin jahit ini, warga binaan bisa berkarya di tempat baru. Pemkab sendiri akan terus berupaya memberikan bantuan lembaga vertikal yang ada di Muara Enim. Namun, yang menjadi hambatan adalah aturan. Karena, Pemkab tidak bisa setiap tahun memberikan bantuan kepada lembaga mana pun, melainkan harus berjangka.
Namun, perhatian kepada warga binaan sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang dan peraturan pemerintah bahwa suatu kewajiban Pemerintah, bagaimana warga binaan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera setelah keluar dari lapas.
“Mari bersama – sama membuat lembaga ini sukses, dan seluruh warga binaan setelah keluar menjadi baik di mata Allah SWT,” ucap Asisten.
Sementara itu Herdianto mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muara Enim yang telah berulang kali memberikan bantuan kepada Lapas IIB Muara Enim setelah sebelumnya terdapat bantuan sarana menjahit dan sumur bor, kali ini untuk kemandirian warga binaan diterima bantuan mesin jahit.
Ia menyebutkan saat ini sebanyak 1280 orang warga binaan dan Tahanan menghuni Lapas Kelas IIB Muara Enim, dimana tidak sampai 5 persen ikut program kemandirian karena kurangnya sarana dan prasarana di lapas.
“Dengan perhatian dari Pemkab Muara Enim ini semoga rekan – rekan di Lapas setelah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana. Mereka bisa berkarya dari apa yang didapat selama di Lapas,” ungkap Kalapas.
Turut hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Perdagangan Muara Enim, Syarpuddin, S.Sos., M.Si yang idampingi kabid perindustrian Dr. Dessy Hershanty, SE., MM dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muara Enim, Isdrin, ST dan perwakilan OPD terkait.