Muara Enim, Pojoksumsel.com – Sebanyak 3.844 peserta memulai tahapan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim Periode I Tahun 2024.
Seleksi yang digelar di Gedung Olahraga Sepaktakraw Kabupaten Muara Enim ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 10 hingga 17 Desember 2024.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Syarpuddin, S.Sos., M.Si., pada Selasa (10/12).
Dalam sambutannya, ia didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, Harson Sunardi, S.A.P., M.Si.
Syarpuddin menjelaskan bahwa seleksi PPPK ini merupakan satu-satunya seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) mandiri di Sumatera Selatan.
Pelaksanaan seleksi secara mandiri menunjukkan bahwa Pemkab Muara Enim mampu menyelenggarakan proses seleksi dengan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur sendiri.
Prinsip kompetitif, objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diterapkan dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VII Palembang.
Selain itu, ia menyoroti manfaat pelaksanaan seleksi ini bagi peserta.
“Peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, menghabiskan waktu, atau menempuh perjalanan jauh ke Palembang, seperti yang terjadi pada kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan,” tegas Syarpuddin.
Lebih lanjut, Syarpuddin memaparkan bahwa penerimaan PPPK untuk Periode I Tahun 2024 diprioritaskan bagi sejumlah kategori pelamar.
Mereka meliputi guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023, eks-tenaga honorer kategori II, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam data BKN, serta mereka yang aktif bekerja di Pemkab Muara Enim.
Selain itu, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi salah satu prioritas. Formasi yang dibuka mencakup 809 tenaga pendidik, 1.155 tenaga kesehatan, dan 4.450 tenaga teknis.
“Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengakomodasi tenaga non-ASN yang dinilai kompeten untuk memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim,” tutupnya.