MUARA ENIM, POJOKSUMSEL – Atas dasar penilaian tertib dan baik dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ditunjuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) penyelenggara pertama di Sumsel Bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKEUDA) tahun 2020.
Pelaksanaan Bimtek SIKEUDA tahun 2020 di Grand Zuri Hotel Muara Enim, Rabu (11/03), dibuka langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH.
![Plt Bupati Muara Enim membuka acara Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Daerah tahun 2020](https://pojoksumsel.com/wp-content/uploads/2020/03/Plt-Bupatei-Muara-Enim-membuka-acara-Bimbingan-Teknis-Aplikasi-Sistem-Keuangan-Daerah-tahun-2020.jpeg)
Plt. Bupati mengucapkan terima kasih atas nama Pemkab Muara Enim atas kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, di Bumi Serasan Sekundang dan terima kasih juga atas penunjukan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten penyelenggara pertama Bimtek SIKEUDA tahun 2020.
“Kita patut bangga karena Kabupaten Muara Enim diberikan kesempatan pertama penyelenggara Bimtek SIKEUDA di Sumsel yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Muara Enim untuk Rakyat #MERAKYAT. Dan program ini sudah dijalankan Pemkab Muara Enim dan sudah berdampak langsung untuk masyarakat,” ucap Plt. Bupati.
Plt Bupati menjelaskan, adapun program strategis yang sudah dinikmati rakyat Kabupaten Muara Enim diantaranya bidang pelayanan kesehatan, mobil layanan kesehatan, 49 ambulan untuk desa, seragam gratis, dan pemberian ansuransi santunan kematian kepada ahli musibah.
“Kepada 180 peserta kiranya bisa mengikuti Bimtek dengan sebaik – baiknya, dengan harapan upaya yang sedang dan akan kita kerjakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muara Enim untuk Rakyat #MERAKYAT,” pinta Plt. Bupati.
Sementara itu, Agus Fatoni, mengatakan peran serta Kepala Daerah sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah tersebut, tidak hanya itu peran serta DPRD dan Kepala Daerah harus selaras dan harmonis, karena keterkaitan dalam pengelolaan keuangan daerah dan sejalan satu sama lain.