PojokSumsel.com – Penjabat (Pj.) Bupati Muara Enim, Kurniawan, A.P., M.Si. optimistis indeks nilai reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 mengalami peningkatan.
Keyakinan ini didasari karena dalam setahun terakhir Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengupayakan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terutama aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur.
Pj. Bupati Muara Enim mengungkapkan hal ini saat menyampaikan paparan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 secara virtual kepada tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Memantapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government), Rabu (24/08) Pj. Bupati Muara Enim, Kurniawan, AP., M.Si., memaparkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemkab. Muara Enim tahun 2022 kepada tim evaluator Kemenpan-RB yang ada di Kota Palembang.
Pj. Bupati didampingi Pj. Sekretaris Daerah, H. Riswandar, S.H., M.H. menegaskan dirinya akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berlangsung dengan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
Adapun 8 area perubahan reformasi birokrasi yang disampaikan Pj. Bupati Muara Enim, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu disampaikan pula progres pembangunan mal pelayanan publik dan capaian penghargaan sepanjang tahun 2022.
Dalam kegiatan ini terdapat 4 perangkat daerah turut memaparkan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sementara itu tim evaluator yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan Kemepan-RB, Desmarwita, S.E., M.A.P., mengapresiasi kehadiran Pj. Bupati dalam memimpin dan memaparkan langsung evaluasi reformasi birokrasi.
Menurutnya hal ini sebagai bentuk komitmen kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.